SURABAYA, www.savehalmahera.com — Program Sekolah Rakyat di Jawa Timur terus menunjukkan perkembangan positif. Dengan semakin kuatnya sinergi antara DPRD Jawa Timur, pemerintah provinsi, serta dinas-dinas terkait, sekolah berbasis asrama ini kini bersiap menampung lebih banyak anak-anak dari keluarga prasejahtera dan kelompok rentan putus sekolah.
Anggota Komisi E DPRD Jatim, Rasiyo, menegaskan bahwa penguatan koordinasi lintas sektor menjadi kunci dalam memperluas jangkauan dan peningkatan kualitas Sekolah Rakyat. Ia menyebut peran Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan sangat vital untuk mendukung sarana, prasarana, dan kurikulum.
“Sekolah Rakyat ini tidak bisa dijalankan sendiri oleh satu instansi. Butuh kerja sama yang erat. Kalau sinerginya kuat, kita bisa tampung lebih banyak anak-anak yang selama ini tak terjangkau pendidikan formal,” ujar Rasiyo saat ditemui di Gedung DPRD Jatim, Rabu (24/7/2025).
Respons Kebutuhan Riil Masyarakat
Program Sekolah Rakyat merupakan wujud nyata dari kebijakan afirmatif yang ditujukan bagi anak-anak dari latar belakang ekonomi sulit. Dengan konsep pendidikan berbasis asrama, sekolah ini tidak hanya menyediakan ruang belajar, tetapi juga tempat tinggal, pembinaan karakter, dan pemenuhan kebutuhan dasar siswa.
Saat ini, sebanyak 12 Sekolah Rakyat telah beroperasi dan melayani lebih dari 1.183 siswa, didukung oleh 175 guru dan 137 tenaga kependidikan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menargetkan penambahan 7 sekolah baru dalam tahap berikutnya, sehingga totalnya akan mencapai 19 lokasi dengan daya tampung hingga 1.225 anak hingga akhir Agustus 2025.
“Kita tidak bisa menutup mata bahwa masih banyak anak yang kesulitan mengakses pendidikan. Sekolah Rakyat hadir untuk menjawab itu, dan harus diperluas cakupannya,” tambah Rasiyo.
Gunakan Infrastruktur Eksisting, Libatkan Tenaga Profesional
Program ini memanfaatkan gedung sekolah menengah milik Pemprov yang belum terpakai optimal. Para guru dan staf yang bertugas berasal dari kalangan ASN dan PPPK, yang diberdayakan secara khusus untuk mendampingi siswa di lingkungan asrama.
Pemerintah daerah menempatkan Sekolah Rakyat sebagai bagian penting dari strategi jangka panjang untuk mengurangi kesenjangan akses pendidikan. Lokasi sekolah telah tersebar di berbagai daerah seperti Surabaya, Gresik, Jember, Lamongan, Trenggalek, Bondowoso, dan Situbondo.
“Kita pakai sumber daya yang sudah ada. Dengan penyesuaian dan pelatihan tenaga pendidik, ini bisa menjadi model pendidikan yang efisien tapi berdampak besar,” terang Rasiyo.
DPRD Jatim Kawal Pengembangan Program
Komisi E DPRD Jatim menegaskan akan terus mengawal dan melakukan pemantauan langsung terhadap perkembangan Sekolah Rakyat, termasuk pasca pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang telah dilaksanakan sejak pertengahan Juli.
“Kami akan turun langsung ke lokasi, melihat bagaimana kondisi anak-anak, fasilitas sekolah, dan efektivitas program. Ini tanggung jawab bersama,” kata Rasiyo.
DPRD berharap agar seluruh pemangku kepentingan tetap konsisten dalam mendukung program ini. Menurutnya, pendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa, tetapi harus menjadi hak dasar yang dijamin negara untuk seluruh anak, termasuk yang berasal dari kelompok miskin dan rentan.
Harapan untuk Pendidikan yang Inklusif
Dengan semangat gotong royong dan kolaborasi antarlembaga, Sekolah Rakyat di Jawa Timur diharapkan menjadi contoh nyata dari komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan pendidikan yang inklusif dan adil.
“Jangan sampai ada satu anak pun yang tertinggal hanya karena ia lahir dari keluarga miskin. Negara harus hadir, dan lewat Sekolah Rakyat ini, kita sudah memulainya,” pungkas Rasiyo. (BGS)
