SURABAYA, www.savehalmahera.com – Rabu (30/4/2025), Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, menegaskan bahwa seluruh sekolah di Jawa Timur harus mematuhi larangan penyelenggaraan wisuda berbayar. Ia menyebut sekolah-sekolah yang tetap menarik biaya wisuda sebagai pihak yang tidak patuh pada regulasi resmi pemerintah provinsi.
“Dinas Pendidikan Jawa Timur sudah jelas melarang wisuda berbayar. Ini bukan tanpa alasan, karena banyak keluhan dari masyarakat, terutama dalam situasi ekonomi yang sulit seperti sekarang,” ujar Puguh saat dikonfirmasi, Selasa .
Puguh menilai, kegiatan wisuda semestinya cukup dilakukan secara sederhana di lingkungan sekolah tanpa membebani orang tua siswa. Ia juga mendesak Dinas Pendidikan untuk bertindak tegas terhadap sekolah yang masih nekat menarik iuran.
“Kalau ada sekolah yang mbalelo, kepala sekolahnya harus ditegur dan diberi surat peringatan. Bahkan kalau perlu, uang wisuda yang sudah dipungut harus dikembalikan kepada wali murid,” tegasnya.
Sebagai Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jatim, Puguh juga meminta agar Dinas Pendidikan membuka kanal pengaduan resmi yang bisa diakses masyarakat luas. Tujuannya agar wali murid memiliki ruang untuk melapor jika menemukan pelanggaran di sekolah.
“Dinas harus hadir cepat, karena waktu wisuda sudah dekat. Penertiban harus dilakukan demi keadilan dan ketaatan pada aturan,” pungkasnya.
Pewarta : Nins
