SURABAYA, www.savehalmahera.com – Rencana pemerintah membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) pada tahun 2030 hingga 2032 dinilai sebagai langkah strategis untuk menjawab tantangan ketahanan energi nasional. Hal tersebut disampaikan oleh Dosen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Rumayya Batubara.
Menurut Rumayya, Indonesia merupakan salah satu negara dengan kebutuhan energi terbesar di dunia. Kondisi ini menjadikan PLTN sebagai peluang investasi menjanjikan, baik bagi investor asing seperti Rusia dan Amerika, maupun badan usaha milik negara (BUMN) di sektor energi.
“PLTN bisa menjadi magnet investasi karena mampu menyuplai listrik secara stabil, khususnya untuk daerah di luar Jawa yang masih rentan terhadap pemadaman,” jelasnya pada Selasa (6/5/2025) di Surabaya.
Dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, PLTN ditargetkan dapat menyumbang hingga 1 gigawatt energi. Dampak ekonominya juga signifikan. Dalam lima tahun pertama pembangunan, sektor konstruksi dan industri pendukung diperkirakan akan menyerap hingga 30 ribu tenaga kerja langsung serta mendorong pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB).
Setelah beroperasi, PLTN diharapkan mampu menurunkan tarif listrik hingga Rp1.000 per kilowatt-jam, meningkatkan daya saing industri, serta membuka ribuan lapangan kerja baru di sektor energi dan manufaktur.
Meski begitu, Rumayya mengingatkan bahwa efisiensi biaya menjadi faktor penentu keberhasilan. Jika biaya konstruksi membengkak, tarif listrik bisa mencapai 0,12 USD/kWh, lebih mahal dari rata-rata tarif produksi PLN saat ini sebesar 0,07 USD/kWh.
Ia juga menekankan pentingnya kesiapan sumber daya manusia (SDM), ketersediaan industri pendukung dalam negeri, serta sistem pengelolaan limbah nuklir yang aman. “Ini adalah industri berteknologi tinggi. Tanpa SDM dan material yang memadai, risikonya besar,” tegasnya.
Rumayya turut mendorong pemerintah untuk memperkuat regulasi lintas sektor dan memberikan insentif fiskal seperti tax holiday serta keringanan bea impor. Selain itu, ia menyarankan adanya kontrak jangka panjang dengan PLN agar listrik dari PLTN dapat tersalurkan secara optimal.
“Dukungan regulasi dan fiskal yang kuat akan menentukan apakah proyek PLTN ini bisa berhasil atau justru tertunda,” pungkasnya.
Pewarta : Bgs
