SURABAYA, www.savehalmahera.com – Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) memperkuat sinergi bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam) dalam upaya mendorong kemerdekaan pers dan perluasan jangkauan internet di wilayah Jawa Timur.
Hal tersebut dibahas dalam kunjungan kerja tim Kemenko Polkam ke kantor Diskominfo Jatim pada Selasa (27/5/2025).
Pertemuan ini menjadi forum strategis untuk mengevaluasi indeks kemerdekaan pers (IKP) di Jawa Timur yang tercatat menurun pada tahun 2024, serta merumuskan langkah konkret perluasan akses internet hingga ke wilayah pelosok.
Kepala Bidang Media Sosial dan Komunitas Kemenko Polkam, Erni Mustikasari, menyampaikan bahwa nilai IKP Jatim tahun 2024 berada di angka 67,45, lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional 69,39.
“Kami ingin mengetahui penyebab turunnya nilai ini dan langkah-langkah yang telah disiapkan Pemprov Jatim untuk memperbaikinya,” jelas Erni.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Tim Kemitraan Komunikasi Publik Diskominfo Jatim, Eko Setiawan, menuturkan bahwa pihaknya telah menyusun rencana aksi bersama berbagai pihak, termasuk Dewan Pers, Polda Jatim, Kodam V/Brawijaya, serta organisasi pers seperti PWI dan AJI.
“Rencana ini sudah ditandatangani bersama sebagai komitmen perbaikan IKP di tahun 2025,” ujar Eko.
Selain membahas kemerdekaan pers, pertemuan ini juga menyoroti tantangan dalam pemerataan akses internet. Kepala Bidang Telekomunikasi Kemenko Polkam, Atep Putu Anta, mengungkapkan bahwa beberapa regulasi daerah dinilai masih menjadi hambatan bagi penyelenggara jasa internet untuk memperluas jaringannya.
“Kami ingin mendengar langsung situasinya dari Pemprov Jatim agar bisa dicarikan solusi secara terpadu,” katanya.
Ketua Tim Kerja Jaringan Diskominfo Jatim, Dendy Eka Puspawadi, menyatakan bahwa Pemprov Jatim telah melakukan berbagai upaya peningkatan konektivitas, termasuk penggunaan internet satelit Starlink untuk wilayah blank spot seperti hutan rakyat dan jalur pendakian gunung.
“Untuk wilayah kepulauan juga sudah jauh lebih baik dibanding sebelumnya,” ujarnya.
Kunjungan ini turut dihadiri perwakilan Polda Jatim dan Kejaksaan Tinggi Jatim. Sebagai tindak lanjut, Kemenko Polkam dan Diskominfo Jatim akan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama seluruh Diskominfo kabupaten/kota se-Jawa Timur, yang akan digelar di Kota Malang pada 18–19 Juni 2025. Hari pertama rakor akan fokus pada pembahasan IKP, sementara hari kedua akan membahas strategi percepatan pemerataan internet.
Langkah kolaboratif ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas demokrasi dan pembangunan digital di Jawa Timur secara berkelanjutan.
Pewarta : Bgs
