SURABAYA, www.savehalmahera.com — Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Capaian ini sekaligus menjadi rekor, karena Pemprov Jatim berhasil meraih WTP sepuluh kali berturut-turut sejak tahun 2015.
Penyerahan opini WTP dilakukan dalam Sidang Paripurna DPRD Jawa Timur di Surabaya, Kamis (24/4). Berita acara penyerahan ditandatangani oleh Dirjen Pemeriksaan Keuangan Negara V (PKN V) BPK RI Widhi Widayat, Ketua DPRD Jatim M. Musyafak, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, serta disaksikan Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur Yuan Candra Djasin dan anggota DPRD Jawa Timur.
Gubernur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan rasa syukur dan bangganya atas capaian ini. Ia menekankan bahwa keberhasilan ini merupakan bukti nyata komitmen seluruh jajaran Pemprov Jatim untuk menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan.
“Raihan WTP ini bukan hanya prestasi eksekutif, tetapi hasil kerja sama semua pihak, termasuk DPRD, BPK, dan masyarakat Jawa Timur. Ini adalah bentuk nyata akuntabilitas dan kerja keras bersama,” ujar Khofifah.
Khofifah juga menegaskan bahwa laporan keuangan Pemprov Jatim dinilai telah memenuhi standar akuntansi pemerintahan, menunjukkan efektivitas sistem pengendalian internal, serta mematuhi peraturan yang berlaku. Dengan hasil ini, Pemprov Jatim diakui mampu menjaga transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Sementara itu, Dirjen PKN V BPK RI Widhi Widayat menyatakan apresiasinya terhadap kinerja Pemprov Jatim. Ia menilai, keberhasilan ini menunjukkan konsistensi Pemprov Jatim dalam menjaga akuntabilitas keuangan dan keterbukaan kepada publik.
“Pemprov Jawa Timur menjadi salah satu provinsi yang paling cepat menyerahkan laporan hasil pemeriksaannya kepada BPK. Ini mencerminkan budaya kerja yang disiplin dan akuntabel,” ungkap Widhi.
Pemprov Jatim berkomitmen menjadikan hasil pemeriksaan ini sebagai bahan evaluasi berkelanjutan untuk memperbaiki pengelolaan keuangan daerah. Gubernur Khofifah menegaskan, keberhasilan ini bukan akhir, melainkan motivasi untuk terus meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Pewarta : Nins
