SURABAYA, www.savehalmahera.com – Senin (30/6/2025), Pemerintah Provinsi Jawa Timur diminta mengambil langkah cepat dan konkret untuk mengatasi krisis ketersediaan sekolah negeri di Kota Surabaya. Salah satu solusi yang diajukan oleh DPRD Jawa Timur adalah mengakuisisi sekolah-sekolah swasta untuk diubah statusnya menjadi sekolah negeri.
Anggota DPRD Jatim, Lilik Hendarwati, menyampaikan bahwa opsi akuisisi tersebut muncul karena banyak masyarakat mengeluhkan sulitnya mengakses SMA dan SMK negeri, terutama pada masa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi.
“Jika pemerintah kesulitan membangun sekolah baru karena masalah lahan dan perizinan, maka akuisisi sekolah swasta yang sudah memenuhi standar bisa menjadi jalan keluar tercepat,” ujar Lilik, Senin (30/6/2025).
Politisi dari Fraksi PKS ini menjelaskan bahwa ketersediaan sekolah negeri yang sangat terbatas menjadi hambatan serius bagi anak-anak dari keluarga menengah ke bawah untuk mengenyam pendidikan berkualitas dengan biaya terjangkau.
Berdasarkan data tahun 2025, jumlah sekolah menengah di Surabaya menunjukkan ketimpangan yang mencolok. Dari 140 SMA, hanya 22 yang berstatus negeri, sementara sisanya 106 adalah swasta. Begitu pula dengan jenjang SMK, yang terdiri dari 106 sekolah, namun hanya 11 di antaranya negeri, dan 95 sisanya dikelola swasta.
“Bayangkan, anak-anak dari kawasan padat penduduk seperti Pogot dan daerah lainnya, harus bersaing ketat untuk masuk sekolah negeri yang jumlahnya sangat terbatas. Ini tidak adil,” kata Lilik.
Ia menilai bahwa kehadiran negara harus dirasakan secara langsung, terutama dalam pemenuhan hak dasar pendidikan. Pemerintah tidak boleh membiarkan warga kesulitan mendapatkan akses pendidikan hanya karena terbatasnya sekolah negeri di wilayah tempat tinggal mereka.
“Pendidikan itu hak konstitusional. Kalau negara tidak mampu membangun sekolah baru, maka mengambil alih yang sudah ada adalah opsi rasional dan cepat,” tegasnya.
Selain mempercepat pemerataan akses pendidikan, Lilik juga menilai bahwa langkah akuisisi sekolah swasta akan memperkuat efektivitas sistem zonasi dan mengurangi beban biaya pendidikan bagi masyarakat.
“Jika sekolah swasta yang sudah layak diakuisisi, maka anggaran negara bisa dialokasikan untuk peningkatan mutu dan penguatan sarana. Ini bisa jadi investasi jangka panjang untuk masa depan anak-anak kita,” pungkasnya.
Pewarta : Bgs
