SURABAYA, www.savehalmahera.com – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) memberikan dukungan penuh terhadap langkah tegas yang diambil oleh Polda Jawa Timur dalam memberantas premanisme yang berkedok organisasi masyarakat (ormas). Dukungan ini disampaikan langsung oleh Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Kemenko Polhukam, Marsda TNI Eko Dono Indarto, saat melakukan kunjungan kerja ke Mapolda Jatim pada Sabtu, 10 Mei 2025.
Dalam kunjungannya, Marsda Eko menegaskan bahwa premanisme yang dilakukan oleh oknum-oknum yang berlindung di balik ormas dapat merusak ketertiban sosial, mengganggu investasi, dan mempengaruhi iklim keamanan di masyarakat. Ia memberikan apresiasi atas pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Pemberantasan Premanisme oleh Polda Jatim sebagai tindak lanjut dari rapat koordinasi nasional yang digelar beberapa waktu lalu di Kemenko Polhukam.
“Premanisme yang diselubungi ormas berpotensi besar mengganggu stabilitas keamanan, serta dapat menciptakan ketakutan di kalangan masyarakat. Satgas ini diharapkan tidak hanya menindak secara hukum, tetapi juga memberikan edukasi yang tepat kepada masyarakat serta membina ormas yang terindikasi terlibat dalam tindakan premanisme,” ujar Marsda Eko.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk menanggulangi masalah ini. Selain penindakan yang tegas, pendekatan preventif dan preemtif juga menjadi bagian penting dalam strategi Polda Jatim.
Marsda Eko menambahkan, upaya pemberantasan premanisme harus mencakup pemetaan wilayah yang rawan premanisme serta memperkuat regulasi yang mengatur ormas agar bisa berperan positif bagi masyarakat.
“Regulasi tentang ormas sudah sangat jelas, dan kita harus tegas menindak mereka yang menyalahgunakan organisasi untuk kepentingan pribadi. Namun, pembinaan juga harus diberikan agar ormas bisa berkontribusi dalam membangun masyarakat,” tegasnya.
Sebagai bagian dari upaya pemberantasan, Kemenko Polhukam juga menyoroti peran penting media massa dalam menyebarluaskan informasi yang benar, serta mengedukasi masyarakat agar tidak terpengaruh oleh kelompok-kelompok yang menyalahgunakan nama ormas untuk kegiatan ilegal.
Di akhir kunjungan, Marsda Eko Dono Indarto berharap agar kerja sama antara aparat penegak hukum dan seluruh elemen masyarakat dapat terus terjalin dengan solid, sehingga tercipta situasi yang aman, kondusif, dan mendukung pembangunan nasional. Inisiatif yang diambil Polda Jatim diharapkan menjadi contoh yang baik bagi Polda lainnya di seluruh Indonesia dalam menanggulangi premanisme secara menyeluruh dan sistematis.
Dengan dukungan Kemenko Polhukam, Polda Jatim semakin memperkuat komitmennya untuk membersihkan praktik premanisme dari masyarakat, menciptakan rasa aman, dan menjaga ketertiban di seluruh wilayah Jawa Timur.
Pewarta : Bgs
