JAKARTA, www.savehalmahera.com – Badan Gizi Nasional (BGN) akhirnya angkat bicara terkait penghentian operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Jakarta Selatan. Polemik ini mencuat setelah Ira Mesra, pengelola dapur SPPG setempat, mengungkap bahwa pihaknya belum menerima pembayaran atas penyediaan lebih dari 65 ribu porsi makanan sejak Februari 2025, dengan nilai tagihan mencapai Rp975 juta, Sabtu (19/4/2025)
Ira mengaku telah menanggung seluruh biaya operasional sendiri, termasuk bahan baku, tenaga masak, dan distribusi, karena yakin penggantian dana akan dilakukan oleh mitra pengelola, Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN). Namun, menurutnya, tidak ada kejelasan dari pihak yayasan hingga ia melaporkan kasus ini ke kepolisian atas dugaan penggelapan dana.
Merespons situasi ini, Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan bahwa BGN telah menyalurkan seluruh dana sesuai prosedur resmi kepada Yayasan MBN sebagai mitra sah yang terdaftar dalam program MBG. Ia menyatakan bahwa persoalan yang terjadi merupakan konflik internal antara yayasan dan pelaksana lapangan, di luar kontrak langsung BGN.
“BGN tidak lepas tangan. Kami tetap hadir sebagai fasilitator mediasi karena ini menyangkut kepentingan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap program MBG,” ujar Dadan dalam keterangan resminya.
Lebih lanjut, BGN mengumumkan langkah-langkah korektif untuk mencegah kasus serupa terjadi di masa depan. Di antaranya adalah memperketat seleksi mitra SPPG, menggandeng auditor independen untuk transparansi keuangan, serta memperbaiki sistem pengawasan dan kontrak kerja sama. Selain itu, BGN juga membentuk tim monitoring khusus dan memastikan operasional SPPG Kalibata kembali berjalan pascamediasi antara Ira dan Yayasan MBN.
Program MBG merupakan inisiatif nasional Presiden Prabowo Subianto dalam rangka menangani persoalan gizi di kalangan rentan. Gangguan di lapangan seperti yang terjadi di Kalibata dinilai sebagai tantangan implementasi, bukan kegagalan program secara menyeluruh.
“Ini momentum evaluasi. Kami tetap berkomitmen menjaga integritas program dan memastikan setiap penerima manfaat tidak dirugikan,” tutup Dadan.
Pewarta : Nins
