SURABAYA, www.savehalmahera.id -Selasa (24/6/2025), Pemerintah Kota Surabaya telah menerapkan aturan baru terkait pembatasan jam malam untuk anak-anak. Melalui Surat Edaran Nomor 400.2.4/12681/436.7.8/2025, anak-anak diimbau untuk tidak beraktivitas di luar rumah mulai pukul 22.00 hingga 04.00 WIB. Aturan ini mendapat tanggapan positif dari kalangan legislatif, termasuk dari Lilik Hendarwati, Anggota DPRD Jawa Timur dari Dapil Surabaya.
Lilik menyambut baik kebijakan tersebut sebagai langkah perlindungan terhadap anak dari berbagai potensi bahaya di malam hari. Namun, ia menekankan bahwa keberhasilan implementasi aturan tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, melainkan membutuhkan sinergi antara keluarga, lingkungan sosial, dan aparat setempat.
“Jam malam untuk anak bukan hanya soal larangan keluar malam. Ini menyangkut peran keluarga dan komunitas dalam menjaga, mengarahkan, dan melindungi anak-anak dari risiko sosial,” ujar Lilik, Selasa (24/6/2025).
Sebagai politisi PKS dan anggota Komisi C DPRD Jatim, Lilik mendorong agar pendekatan dalam penerapan aturan dilakukan secara edukatif dan partisipatif, bukan dengan cara represif. Menurutnya, aturan yang baik adalah yang membangun kesadaran, bukan sekadar menakut-nakuti.
Ia juga memaparkan beberapa langkah konkret yang harus diambil agar kebijakan ini berdampak positif:
1. Peningkatan Peran Keluarga
Orang tua harus diberdayakan sebagai pelindung utama anak, dengan membangun komunikasi dan pemahaman yang sehat tentang pentingnya waktu istirahat dan keamanan anak.
2. Keterlibatan RT/RW dan Komunitas Lokal
Lilik mendorong agar lingkungan sekitar turut aktif dalam menciptakan pengawasan sosial yang ramah dan tidak diskriminatif, termasuk dalam menyampaikan informasi kepada anak-anak dan remaja.
3. Penyediaan Ruang Aman dan Kreatif untuk Anak
Pemerintah diharapkan menyediakan fasilitas publik seperti taman, rumah belajar, dan sanggar yang dapat menjadi alternatif kegiatan anak pada siang dan sore hari.
4. Pendekatan Inklusif bagi Anak Rentan
Ia mengingatkan agar anak-anak jalanan dan pekerja anak tidak tersisih oleh kebijakan ini. Dinas Sosial harus turun tangan secara aktif untuk menjangkau dan melindungi kelompok rentan tersebut.
“Sinergi semua pihak sangat penting. Tanpa dukungan keluarga dan lingkungan, kebijakan ini akan sulit berjalan efektif,” tegasnya.
Lilik juga mengungkapkan bahwa dari hasil dialognya dengan sejumlah konstituen, masyarakat secara umum menyambut baik kebijakan jam malam anak ini, selama pendekatannya dijalankan secara manusiawi dan tidak menimbulkan ketakutan berlebihan.
“Kita ingin membangun kota yang aman dan ramah anak, bukan kota yang mengekang mereka. Peran orang tua dan komunitas lokal sangat menentukan,” pungkasnya.
DPRD Jawa Timur berkomitmen untuk terus mendorong kebijakan yang berpihak pada perlindungan dan hak anak, serta memastikan agar kebijakan tersebut diterapkan secara bijak, inklusif, dan berkelanjutan.
Pewarta : Leny
