HALSEL, www.savehalmahera.com – Ketua Forum Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Halmahera Selatan (Halsel), Haya Gani, menyampaikan kekecewaannya terkait masalah yang terjadi antara Kepala Desa (Kades) dan BPD di awal tahun ini. Menurut Haya, konflik yang terjadi belakangan ini telah meresahkan dan menciptakan ketegangan yang tidak perlu.
“Sering beradu argumentasi dan berbalas pantun, seolah seperti panggung perlombaan. Jika ini dibiarkan berlarut-larut, saya khawatir dampaknya akan sangat buruk bagi desa tersebut dan bahkan bisa mencoreng nama baik Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa) yang dianggap tidak berhasil dalam pembinaan,” ungkapnya.
Haya Gani menilai bahwa konflik yang terus berlarut-larut antara Kades dan BPD di beberapa desa di Halmahera Selatan akan mengganggu jalannya pemerintahan desa. Menurutnya, jika masalah ini tidak segera diselesaikan, maka akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan BPD yang seharusnya bekerja sama untuk kepentingan masyarakat.
“Saya mengimbau Dinas PMD Halsel untuk segera memanggil Kades dan BPD yang terlibat dalam masalah ini. Ini penting agar ada pemahaman yang lebih baik tentang tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing,” lanjut Haya.
Dalam keterangannya yang diterima melalui saluran telepon WhatsApp dari Jakarta, Rabu (22/01/2025), Ketua Forum BPD Halsel juga meminta agar komunikasi yang baik antara Kades dan BPD segera diperbaiki. Haya Gani berharap bahwa masalah yang terjadi di beberapa desa, seperti Desa Yaba, Desa Tabalema, Desa Tapa, dan Desa Busua, dapat segera diselesaikan dengan baik.
“Saya berharap Kades dan BPD dapat mengesampingkan ego masing-masing dan segera berkoordinasi dengan baik. Jangan saling menyalahkan, karena itu hanya akan memperburuk keadaan,” tegasnya.
Menurut Haya, ketegangan yang terjadi disebabkan oleh kurangnya pemahaman antara Kades dan BPD mengenai peran dan tugas masing-masing.
“Menurut pendapat saya, masalah ini muncul karena belum adanya pemahaman yang baik terkait tupoksi Kades dan BPD. Ini berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kedua unsur pemerintahan tersebut,” kata Haya.
Lebih lanjut, Haya menjelaskan bahwa konflik yang terjadi di desa-desa tersebut tidak terlepas dari masalah komunikasi dan transparansi antara Kades dan BPD.
“Masalah ini juga berakar dari kurangnya komunikasi yang baik antara Kades dan BPD. Ada beberapa Kades yang tidak memberikan dokumen penting kepada BPD, seperti RKPDes, APBDes, LPKD, dan realisasi anggaran. Ini mencerminkan ketidaktransparanan dalam pengelolaan anggaran desa, yang tentunya akan memengaruhi kinerja pemerintah desa,” tambah Haya.
Ketua Forum BPD Halsel ini juga menyebutkan bahwa ia telah berkoordinasi dengan Ketua APDESI Halsel, Bapak Buchari Isk Alam, terkait masalah ini.
“Saya sudah berkomunikasi dengan Bapak Buchari Isk Alam, PLT Ketua APDESI Halsel, dan kami sepakat untuk memanggil Kades dan BPD yang sering berbalas pantun di media sosial. Ini bukanlah cara yang baik untuk menyelesaikan masalah, dan kami berharap semua pihak dapat lebih dewasa dalam menyikapi persoalan ini,” ujar Haya.
Dengan adanya pemanggilan tersebut, Haya berharap agar Kades dan BPD yang terlibat dalam konflik dapat duduk bersama untuk mencari solusi terbaik demi kemajuan desa.
“Jika masalah ini dibiarkan berlarut-larut, saya khawatir seluruh program di desa akan terganggu. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan baik agar pemerintahan desa dapat berjalan dengan lancar,” tutup Haya Gani.
Pernyataan Haya Gani ini diharapkan dapat menjadi pemicu bagi para pihak terkait untuk lebih berhati-hati dan profesional dalam menjalankan tugas mereka, serta lebih fokus pada pelayanan kepada masyarakat, bukan pada perbedaan pribadi atau pertikaian yang tidak produktif. (Tim/Red)
