MALANG, www.savehalmahera.com – Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Program Kewirausahaan Inklusif Produktif (KIP) Putri Jawara terus berupaya mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan, khususnya mereka yang menjadi kepala keluarga dari kelompok miskin dan rentan.
Penyaluran bantuan KIP Putri Jawara kembali dilakukan di Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, pada Selasa (22/7/2025). Sebanyak 100 perempuan penerima manfaat masing-masing memperoleh bantuan senilai Rp3 juta. Bantuan ini diberikan untuk memperkuat usaha produktif, mulai dari usaha kuliner, jajanan pasar, hingga kerajinan tangan.
Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Dr. Puguh Wiji Pamungkas, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menegaskan bahwa program KIP Putri Jawara tidak hanya soal penyaluran bantuan modal semata, tetapi lebih kepada membangun kemandirian ekonomi perempuan, terutama mereka yang menjadi tulang punggung keluarga.
“Ini bukan sekadar pembagian uang. Program ini adalah upaya membangun keberanian, kepercayaan diri, dan kemandirian bagi perempuan kepala keluarga. Mereka harus berdaya agar bisa terus menggerakkan roda ekonomi keluarga secara berkelanjutan,” ujar Puguh.
Menurut Puguh, selama ini banyak perempuan yang memikul beban ganda sebagai pengurus rumah tangga sekaligus pencari nafkah. Program KIP Putri Jawara hadir sebagai solusi nyata agar mereka tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga berkembang secara ekonomi.
Ia juga mengapresiasi Pemprov Jatim, khususnya Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Dinas Sosial, yang telah memberikan perhatian kepada kelompok perempuan miskin ekstrem yang masuk dalam desil satu hingga desil empat. Program ini, kata Puguh, adalah bukti keberpihakan pemerintah pada kelompok rentan yang kerap terpinggirkan dari akses ekonomi.
Penyaluran bantuan dilakukan secara tunai dan langsung tanpa potongan administrasi, sehingga seluruh bantuan diterima utuh oleh para penerima manfaat. Proses ini juga disaksikan oleh jajaran Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Dinas Sosial Kabupaten Malang, Muspika Bululawang, petugas TKSK, dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
Puguh menambahkan, ke depan Komisi E DPRD Jatim akan terus mendorong adanya penganggaran program serupa agar jangkauannya semakin luas. Ia berharap perempuan penerima bantuan tidak hanya sekadar menjalankan usaha kecil, tetapi juga mampu naik kelas, berjejaring, dan memperbesar kapasitas usahanya.
“Perempuan yang mandiri secara ekonomi adalah fondasi bagi keluarga yang sejahtera. Dengan program ini, kami ingin para ibu yang menjadi kepala keluarga bisa lebih kuat, lebih percaya diri, dan mampu membawa keluarganya keluar dari jerat kemiskinan,” tegas Puguh. (Leny)
