SURABAYA, www.savehalmahera.com — 08 Juni 2025 Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jawa Timur menyampaikan keprihatinan mendalam atas gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang mulai melanda sejumlah sektor industri di Jawa Timur. Mereka mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret dan terukur agar situasi tidak berkembang menjadi krisis sosial-ekonomi yang lebih besar.
Puguh Wiji Pamungkas, Sekretaris Fraksi PKS sekaligus anggota Komisi E DPRD Jatim, menegaskan bahwa gelombang PHK bukan sekadar isu ketenagakerjaan, tetapi menyangkut masa depan ekonomi daerah dan kesejahteraan jutaan keluarga.
“PHK massal adalah sinyal kuat bahwa sektor industri sedang dalam tekanan berat. Jika tidak segera direspons, ini bisa memicu ledakan pengangguran, turunnya daya beli, dan meningkatnya angka kemiskinan,” tegas Puguh dalam keterangannya, Sabtu (8/6).
Ia menyebut bahwa selain faktor global dan lesunya pasar, kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada industri lokal juga turut memperparah kondisi. Di antaranya adalah Perpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, serta Peraturan Disperindag Nomor 8 Tahun 2024 yang melonggarkan impor tekstil secara besar-besaran.
“Impor produk murah dari luar negeri membuat industri dalam negeri tidak mampu bersaing. Banyak pabrik terpaksa menutup lini produksinya, dan PHK menjadi langkah terakhir yang mereka ambil untuk bertahan,” jelasnya.
Puguh menyoroti bahwa Jawa Timur memang mencatat pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional, namun kenyataan di lapangan menunjukkan ketimpangan yang tajam antara data makro dan kondisi riil masyarakat.
“Angka pertumbuhan tidak berarti jika rakyat kehilangan pekerjaan dan tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Pemerintah harus segera turun tangan,” ujarnya.
Fraksi PKS mendorong agar pemerintah mengambil sejumlah langkah strategis, seperti : Memberikan insentif pajak bagi industri padat karya, Menerapkan kebijakan proteksi terbatas untuk industri lokal, Menyalurkan subsidi bahan baku dan energi bagi pelaku usaha dan Mempercepat program pelatihan dan penempatan kerja bagi korban PHK.
Puguh juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah provinsi, pusat, dan pelaku industri untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan.
“Jawa Timur adalah pusat industri nasional. Jika kita gagal menjaga keberlangsungan sektor ini, maka imbasnya akan sangat luas. Pemerintah tidak bisa tinggal diam,” pungkasnya.
Fraksi PKS menyatakan siap mengawal kebijakan dan program perlindungan pekerja di DPRD Jatim, serta terus menyuarakan kepentingan rakyat yang terdampak langsung oleh situasi ini.
Pewarta : Leny
