SURABAYA, www.savehalmahera.com – Kamis (5/6/2025), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur meminta pemerintah, baik pusat maupun daerah, segera mengambil langkah konkret menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan pendidikan dasar sembilan tahun diselenggarakan secara gratis.
Anggota Komisi E DPRD Jatim, Dr. Rasiyo, M.Si, menegaskan bahwa kebijakan ini harus direspons secara serius dan tidak cukup hanya dijadikan wacana politik. Menurutnya, pendidikan dasar gratis adalah amanat konstitusi yang menuntut keterlibatan nyata dari semua pemangku kebijakan.
“Kami meminta pemerintah pusat segera menyiapkan regulasi turunan dan petunjuk teknis yang jelas. Sementara di daerah, kepala dinas pendidikan harus melakukan pemetaan kebutuhan dan kesiapan anggaran,” ujar Rasiyo, Kamis (5/6/2025), di Surabaya.
Rasiyo mengingatkan bahwa tanggung jawab pembiayaan pendidikan tidak hanya mencakup operasional sekolah, tetapi juga menyangkut penyediaan sarana prasarana, peningkatan kualitas guru, serta tunjangan bagi tenaga kependidikan.
“Kalau sudah dinyatakan gratis, maka seluruh pembiayaan harus ditanggung pemerintah. Ini mencakup sekolah negeri maupun swasta yang melayani pendidikan dasar,” tambahnya.
Ia menyebut bahwa selama ini, daerah sering kali dibebani program pusat tanpa diiringi dengan dukungan anggaran yang memadai. Hal ini berisiko menghambat kelancaran pelaksanaan program dan menimbulkan ketimpangan kualitas pendidikan antarwilayah.
“Jangan sampai daerah dibebani sendiri. Pemerintah pusat harus hadir membantu, terutama di daerah dengan kemampuan fiskal rendah,” tegas Rasiyo, yang juga mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
Lebih jauh, ia menyoroti pentingnya menyusun strategi jangka menengah dan panjang dalam pembangunan sektor pendidikan. Ia mendorong adanya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan DPRD dalam menyusun kebijakan yang tidak hanya responsif terhadap putusan hukum, tetapi juga berkelanjutan secara anggaran dan implementasi.
“Kebijakan ini akan gagal jika hanya dijadikan program jangka pendek tanpa perencanaan yang matang. Pendidikan dasar adalah fondasi bangsa, dan kita tidak boleh main-main dalam melaksanakannya,” pungkasnya.
Dengan desakan dari DPRD Jatim ini, diharapkan pemerintah segera mengeluarkan langkah-langkah konkret dan terukur agar program pendidikan dasar gratis benar-benar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat secara adil dan merata.
Pewarta : Bgs
